Banyuwangi Galang Seluruh Stakeholder Kawal Antisipasi Kekerasan pada Anak

BANYUWANGI – Berbagai kekerasan yang menimpa anak membuat prihatin banyak pihak. Mulai dari kekerasan psikis, fisik hingga seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Sebagai langkah preventif, Pemkab Banyuwangi menggalang dukungan stakeholder untuk menangani secara bersama-sama.

Bertempat di Kantor Bupati Banyuwangi, jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) menggelar rapat koordinasi. Dipimpin oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta diikuti oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo, Kajari Banyuwangi Suhardjono, dan Wakil ketua 1 DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah. 

Baca juga: Fairid Naparin Jelang Bulan Suci Ramadan, Masyarakat Diminta Tidak Khawatir Terkait Minyak Goreng

Hadir pula Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. H. Choironi Hidayat. Selain itu, juga diikuti oleh ulama hingga organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, FKUB, serta sejumlah NGO dan aktivis pemerhati anak dan lain sebagainya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, rakor tersebut digelar untuk menguatkan kembali kolaborasi dalam menangani berbagai permasalahan terkait kekerasan dan kenakalan anak dan remaja di Banyuwangi. Mengingat masih terjadi sejumlah kasus tersebut yang dilakukan oleh usia anak dan remaja di daerah. Untuk itu, Ipuk berharap, perlu dilakukan langkah strategis dan komprehensif untuk pencegahan dan penanganan kenakalan dan kekerasan anak dan remaja dari seluruh stakeholder yang hadir. 

Baca juga: Pakar UNAIR: Amerika Tetap Aman meski Minyak Rusia Naik

“Regulasi sudah kita sudah buat, eksekusi beberapa hal sudah kita lakukan, tetapi masih ada kasus yang terjadi. Mungkin ini karena perhatian kita terhadap pencegahan kenakalan anak dan remaja masih dilakukan parsial, kita masih kerja sendiri-sendiri dan kurang koordinasi, karenanya dengan pertemuan ini kita berharap ada solusi bersama untuk menghadapi masalah tersebut, ” kata Ipuk.

Pada kesempatan tersebut Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan komitmen jajarannya dalam pemberantasan miras dan narkoba. Selama ini pihaknya telah melakukan berbagai langkah tegas terhadap kasus-kasus tersebut. “Bagi kami tidak ada ampun untuk miras, karena berbagai kejahatan diawali karena pengaruh miras. Seluruh jajaran saya pastikan menindak setiap pelanggaran, " tegasnya.

Baca juga: Dibanding Moldova, Polandia-Rumania Opsi Terbaik Evakuasi WNI

Pada kesempatan tersebut Kapolresta juga menyoroti masih terjadinya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dan pesantren. Ia berharap lembaga pendidikan berbasis asrama dan pesantren bisa memiliki SOP terkait pola kependidikan dan kepengasuhan.

“Menyoroti masih adanya kasus kekerasan yang menimpa santri, maka pengawasan terhadap murid di luar jam sekolah bisa lebih ditingkatkan dengan adanya SOP pendidikan dan kepengasuhan yang tegas dan ditaati bersama, ” ujar Kombes Pol Rama.

Baca juga: Rektor UNAIR Sebut Kontribusi Guru Besar Dinilai Penting Memecahkan Persoalan Bangsa

Sementara itu Kajari Banyuwangi menyoroti miras yang menjadi penyebab utama maraknya berbagai kenakalan dan kekerasan pada anak. Ia pun menyarankan agar pemerintah daerah memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk menyelesaikan masalah miras agar penegakan hukum bisa dilakukan secara simultan.

Sementara itu, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Banyuwangi sepakat tentang perlunya pembinaan yang lebih sistematis di lingkungan pondok pesantren. “Kami memang perlu standarisasi untuk mewujudkan pesantren yang ramah anak. Kami siap untuk mengorkestrasinya jika gagasan ini digerakkan, ” ujar Katib PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi.

Baca juga: Cerita Alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan Pilih Mengabdi di Desa

Di akhir acara disepakati sejumlah hal untuk segera ditindaklanjuti di antaranya menyiapkan sarana prasarana seperti panti sosial untuk rehabilitasi anak jalanan dan lainnya. Selain itu, juga akan dibentuk tim gabungan operasi patroli miras, pembentukan satgas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GL) dan sosialisasi intensif bahaya narkoba, pembangunan sirkuit untuk mengakomodasi balap liar, aktivasi karang taruna hingga satgas penanganan kekerasan dan kenakalan tingkat desa. (***)